Penagihan Utang dan Ancaman: Di Mana Batas yang Diperbolehkan Hukum?

Utang yang telah jatuh tempo memberi kreditur kepentingan yang sah untuk meminta pembayaran. Namun hak itu tidak memberikan kewenangan tanpa batas atas orang yang berutang, keluarganya, atau barang yang dikuasainya. Ada perbedaan antara mengingatkan kewajiban, menyampaikan somasi, mengajukan gugatan, dan mengancam keselamatan atau mempermalukan seseorang. Batas tersebut melindungi debitur sekaligus menjaga penagihan agar tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Pisahkan keabsahan tagihan dari cara menagih

Tagihan dapat benar sementara cara menagihnya melanggar hukum. Sebaliknya, cara komunikasi yang sopan tidak membuktikan jumlah tagihan benar. Pemeriksaan perlu berjalan melalui dua jalur: dasar serta saldo utang, lalu perilaku pihak yang menagih. Pasal 1338 KUHPerdata menghubungkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik; ketentuan mengenai kelalaian dan tuntutan perdata juga tidak memberi izin menggunakan kekerasan.

Debitur tetap perlu memeriksa dan menyelesaikan kewajiban yang sah. Pelanggaran penagihan tidak otomatis menghapus seluruh utang. Kreditur pun perlu mengakui pembayaran, perubahan jadwal, atau keberatan yang mempunyai dasar. Pemisahan ini membantu para pihak menghindari kesimpulan yang saling meniadakan: menganggap semua tagihan hilang karena penagih kasar atau menganggap semua tindakan penagih sah karena utang memang ada.

Ketentuan khusus bagi pelaku jasa keuangan

Pasal 62 POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur kewajiban pelaku usaha jasa keuangan memastikan penagihan sesuai norma dan peraturan. Penagihan tidak boleh menggunakan ancaman, kekerasan, tindakan mempermalukan, tekanan fisik atau verbal, ataupun dilakukan kepada pihak selain konsumen. Penagihan juga tidak boleh terus-menerus dengan sifat mengganggu. Aturan ini perlu ditempatkan pada lingkup jasa keuangan yang diaturnya, bukan dipresentasikan sebagai prosedur yang identik untuk setiap pinjaman pribadi.

Pasal tersebut menetapkan tempat penagihan pada alamat penagihan atau domisili konsumen serta waktu Senin sampai Sabtu di luar hari libur nasional, pukul 08.00 sampai 20.00 waktu setempat. Penagihan di luar tempat atau waktu tersebut memerlukan persetujuan dan/atau perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu. Persetujuan mengenai waktu tidak mengizinkan ancaman atau kekerasan. Mengganti kanal komunikasi juga tidak menghapus kewajiban menjaga cara penagihan.

Kontak darurat, keluarga, rekan kerja, dan tetangga tidak otomatis menjadi debitur atau penjamin. Penagihan kepada orang lain tidak dapat dibenarkan hanya karena nomor mereka tersedia dalam aplikasi. Jika ada penjamin yang benar-benar mengikatkan diri, status dan batas kewajibannya perlu diteliti dari perjanjian serta hukum yang berlaku. Sebutan kontak darurat tidak setara dengan persetujuan menanggung utang.

Kapan cara menagih berhubungan dengan pidana

Pasal 448 KUHP mengatur pemaksaan secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan serta bentuk pemaksaan dengan ancaman pencemaran. Pasal 482 dan Pasal 483 mengatur pemerasan atau pengancaman dengan unsur keuntungan melawan hukum dan tindakan yang dirumuskan di dalamnya. Keberadaan piutang tidak menghapus kebutuhan memeriksa unsur. Penilaian tidak cukup dengan menyebut semua penagihan sebagai pemerasan, tetapi juga tidak cukup dengan mengatakan utang sah sehingga ancaman dibolehkan.

Jika ancaman dikirim secara elektronik langsung kepada korban, Pasal 29 UU ITE dapat relevan bersama ketentuan pidana Pasal 45B. Lampiran I UU Nomor 1 Tahun 2026 telah menyesuaikan ancamannya. Ketentuan lain dapat berkaitan dengan isi serta tujuan komunikasi. Tanggal perbuatan dan hukum transisi harus diperiksa, khususnya untuk rangkaian pesan yang dimulai sebelum 2 Januari 2026. Satu screenshot tidak selalu menunjukkan keseluruhan perbuatan yang perlu dinilai.

Pemberitahuan jalur hukum berbeda dari ancaman melawan hukum

Kreditur dapat menyampaikan bahwa ia akan menempuh gugatan atau prosedur jaminan yang tersedia. Pernyataan itu perlu sesuai hak dan fakta, tanpa berpura-pura memiliki kewenangan pengadilan atau aparat. Kalimat yang mengancam melukai, merusak barang, atau membuka rahasia untuk memaksa pembayaran mempunyai persoalan berbeda. Nama surat somasi dan kop lembaga tidak mengubah hakikat tindakan tersebut.

Laporan pidana juga tidak sebaiknya digunakan sebagai tekanan atas wanprestasi biasa. Jika ada dugaan tindak pidana, jelaskan fakta yang mendukung unsur dan serahkan penilaian melalui proses yang sah. Ancaman mempermalukan debitur di media sosial dapat menimbulkan persoalan tersendiri mengenai kehormatan dan data pribadi. Publikasi bukan pengganti mekanisme pembuktian atau eksekusi piutang.

Barang jaminan dan kunjungan penagih

Mintalah identitas, dasar mandat, rincian saldo, serta dokumen yang berkaitan dengan jaminan apabila penagih datang. Pengambilan barang perlu dibedakan dari penyerahan sukarela dan eksekusi yang sah. Surat kuasa menagih tidak otomatis menjadi dasar menyita. Untuk fidusia, misalnya, ada penafsiran MK tentang wanprestasi dan penyerahan sukarela yang perlu diperiksa. Jangan menandatangani dokumen yang belum dipahami hanya karena diberi judul berita acara biasa.

Utamakan keselamatan ketika terjadi tekanan. Catat waktu, identitas, isi komunikasi, saksi, dan tindakan yang terjadi. Hindari benturan fisik atau membalas dengan ancaman. Penyimpanan bukti sebaiknya tidak dilakukan dengan meretas akun atau mengakses data orang lain tanpa hak. Bukti yang utuh serta diperoleh secara sah akan lebih berguna untuk pengaduan dan penilaian hukum.

Dampak praktis: jalur pengaduan dan penyelesaian saldo

Untuk layanan jasa keuangan, sampaikan pengaduan melalui kanal resmi penyedia dan simpan nomor pengaduannya. Jika tidak selesai, gunakan kanal pelindungan konsumen yang tersedia sesuai jenis lembaga dan sengketa. Pengaduan perilaku penagihan dapat disertai pemeriksaan saldo atau permintaan penjadwalan ulang, tetapi kedua persoalan perlu ditulis terpisah. Ancaman keselamatan atau dugaan tindak pidana dapat memerlukan bantuan kepolisian tanpa harus menunggu proses pengaduan internal selesai.

Bagi kreditur, tetapkan mandat penagih, batas komunikasi, dokumentasi pembayaran, serta saluran menerima keberatan. Pendelegasian penagihan bukan cara melepaskan tanggung jawab terhadap perilaku pihak yang diberi tugas. Informasi jumlah dan dasar tagihan harus konsisten agar debitur dapat memeriksa kewajibannya. Penyelesaian melalui cicilan atau penyerahan aset perlu dirumuskan dengan persetujuan nyata serta perhitungan yang transparan.

Hal yang perlu diperhatikan

Artikel ini tidak menjanjikan bahwa setiap komunikasi keras akan menghasilkan pemidanaan atau bahwa pengaduan menghapus kewajiban pembayaran. Hasil bergantung pada bukti, unsur, hubungan hukum, serta kewenangan lembaga yang menangani. Jika penagihan melibatkan ancaman, data pribadi, atau jaminan bernilai besar, mintalah penilaian profesional atas kedua sisi persoalan: hak menagih dan batas cara pelaksanaannya.

Catatan Penulis

Saya melihat penagihan yang tertib seharusnya membuat kewajiban lebih jelas, bukan membuat pihak yang ditagih kehilangan rasa aman. Mengakui utang dan menolak ancaman dapat dilakukan bersamaan. Perlindungan terhadap cara penagihan tidak perlu dipertentangkan dengan kewajiban memenuhi perjanjian yang sah.

Yudha Hernanda, S.H.

Terakhir diperbarui dan diverifikasi: 5 Oktober 2026.

Artikel ini merupakan informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Penerapan aturan bergantung pada waktu kejadian, dokumen, fakta, bukti, dan perkembangan hukum. Mintalah penilaian profesional sebelum mengambil keputusan yang berdampak pada hak Anda.

Bacaan terkait

• Debt collector mengancam
• Apakah kontak darurat wajib membayar?
• Jaminan dan penyerahan sukarela
• Panduan pinjol dan debt collector