Penagihan, kontak darurat, data pribadi, dan pinjol ilegal.
Pinjaman online legal berada dalam kerangka Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan diawasi OJK. Kewajiban membayar tetap harus dilihat dari perjanjian, tetapi cara penagihan tidak boleh dilakukan tanpa batas.
Untuk menilai masalah penagihan, pisahkan tiga hal: legalitas penyelenggara, isi perjanjian pendanaan, dan tindakan penagihan yang benar-benar terjadi.
Tidak otomatis. Yang perlu dilihat adalah siapa penagihnya, apakah mewakili penyelenggara yang sah, identitasnya, cara penagihan, waktu dan tempat penagihan, serta apakah ada ancaman, kekerasan, penghinaan, penyebaran data, atau tindakan lain yang melampaui batas.
Untuk LPBBTI, OJK menegaskan penggunaan kontak darurat ditujukan untuk konfirmasi keberadaan penerima dana, bukan untuk menagih utang kepada kontak darurat. Simpan bukti bila kontak lain justru ditekan untuk membayar.
Dokumentasikan siapa yang menyebarkan, data apa yang disebarkan, kepada siapa, kapan, dan melalui media apa. Penyebaran atau penggunaan data pribadi secara melawan hukum dapat berkaitan dengan UU Pelindungan Data Pribadi dan aturan sektor jasa keuangan.
Jangan menambah pembayaran atau menyerahkan data baru tanpa memahami situasinya. Simpan bukti, cek status penyelenggara pada kanal resmi OJK, dan gunakan kanal pengaduan atau pelaporan resmi yang relevan.
Mengatur penyelenggara, kegiatan usaha, mitigasi risiko, dan kewajiban dalam penyelenggaraan LPBBTI.
Buka sumber →Memuat ketentuan teknis penyelenggaraan LPBBTI dan berlaku sejak 31 Juli 2025.
Buka sumber →OJK menjelaskan kontak darurat ditujukan untuk konfirmasi keberadaan penerima dana, bukan untuk melakukan penagihan kepada kontak tersebut.
Buka sumber →Relevan bila data pribadi diperoleh, diungkapkan, atau digunakan secara melawan hukum.
Buka sumber →Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan penilaian final atas suatu perkara. Fakta, dokumen, perubahan regulasi, dan putusan pengadilan dapat memengaruhi hasil analisis.
Penagihan Utang dan Ancaman: Di Mana Batas yang Diperbolehkan Hukum? →