Perkara di Era Digital: Bagaimana Administrasi Elektronik Mengubah Praktik di Pengadilan?

Administrasi pengadilan yang menggunakan sistem elektronik mengubah cara perkara diajukan dan dokumen dipertukarkan. Tetapi perubahan itu bukan sekadar memindahkan kertas ke layar. Domisili elektronik, jadwal unggah, verifikasi pihak, serta pemberitahuan dapat mempunyai akibat prosedural. Bagi pencari keadilan dan kuasa hukum, tertib akun serta dokumen kini menjadi bagian dari tertib berperkara. Kemudahan digital perlu disertai pemahaman tentang apa yang dianggap telah diterima dan kapan tindakan harus dilakukan.

Ruang lingkup yang perlu dikenali

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menjadi dasar administrasi perkara dan persidangan elektronik dalam lingkup yang diaturnya. Ruangnya mencakup perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Petunjuk teknisnya antara lain terdapat pada SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022. Artikel ini berfokus pada lingkup tersebut, bukan menyamakan tata cara perkara pidana dengan semua prosedur e-Court.

Definisi dalam PERMA yang telah diubah mengakui pengguna terdaftar dan pengguna lain. Pengguna terdaftar tidak hanya dipahami sebagai setiap orang yang mempunyai akun biasa; terdapat syarat dan kapasitas tertentu. Domisili elektronik mencakup alamat elektronik atau layanan pesan yang terverifikasi milik pihak. Artinya, alamat atau nomor yang tersedia dalam sebuah percakapan belum otomatis menjadi domisili resmi untuk segala tindakan pengadilan.

Pendaftaran elektronik tidak menghapus pemeriksaan gugatan

Sistem membantu pengajuan gugatan atau permohonan, pengunggahan dokumen, dan pembayaran panjar. Namun kewenangan pengadilan, susunan pihak, uraian dasar tuntutan, serta petitum tetap perlu diperiksa. Bukti bahwa formulir berhasil dikirim tidak berarti seluruh gugatan telah dinilai benar. Status pendaftaran, pemenuhan biaya, dan tindakan administrasi lain perlu dipantau melalui kanal resmi yang disediakan.

Dokumen sebaiknya diberi nama dan susunan yang mudah diperiksa: gugatan, identitas, kuasa bila ada, serta lampiran sesuai jenis perkara. Pastikan berkas yang diunggah merupakan versi yang disetujui dan dapat dibaca. Foto yang kabur, halaman terbalik, atau lampiran yang tertinggal dapat menghambat pemeriksaan. Kemampuan mengunggah tidak menggantikan kewajiban menyiapkan dokumen sesuai syarat, termasuk syarat formil yang berlaku untuk jenis perkara tertentu.

Panggilan dan pemberitahuan harus dapat dipertanggungjawabkan

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur panggilan atau pemberitahuan elektronik berdasarkan kondisi pihak dan domisili yang ditentukan, serta penggunaan surat tercatat dalam keadaan yang diatur. Tidak setiap pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal merupakan panggilan resmi, tetapi panggilan juga tidak boleh diabaikan hanya karena tidak berupa amplop tradisional. Periksa identitas pengadilan, nomor perkara, domisili yang digunakan, serta status pada saluran resmi.

Jika alamat atau akun berubah, cari tahu prosedur pembaruannya dan simpan bukti pemberitahuan. Jangan membiarkan akun yang menjadi domisili elektronik tidak dapat diakses lalu menganggap semua akibat prosedural berhenti. Di sisi lain, kesalahan pengiriman atau keterverifikasian perlu dijelaskan melalui jalur yang tersedia. Hak berperkara bergantung pada pemanggilan yang sah dan patut, bukan semata adanya data kontak dalam sistem.

Persidangan elektronik dan pihak yang tidak menyetujuinya

Pasal 20 setelah perubahan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur bahwa perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, dengan tahapan yang berkaitan dengan mediasi dan pengecualian yang berlaku. Jika tergugat tidak setuju, terdapat mekanisme penyerahan salinan cetak dan lunak jawaban, duplik, serta kesimpulan melalui PTSP kepada panitera sidang untuk diunggah. Karena itu, penolakan tergugat tidak boleh digambarkan sebagai veto umum yang otomatis mengembalikan seluruh perkara ke mekanisme lama.

Jika tergugat diwakili pengguna terdaftar, persidangan dilaksanakan secara elektronik menurut ketentuan tersebut. PERMA juga mengatur kelanjutan perkara ketika pihak yang telah dipanggil sah dan patut tidak hadir. Para pihak perlu memahami jadwal dan tindakan yang diwajibkan, bukan hanya mengikuti notifikasi aplikasi. Hak untuk mengajukan jawaban serta bukti tetap harus digunakan melalui bentuk dan waktu yang ditentukan dalam proses perkara.

Bukti digital dan unggahan dokumen adalah dua hal

Mengunggah scan suatu dokumen tidak otomatis membuktikan keaslian atau seluruh isi dalilnya. Pasal 5 UU ITE membantu membaca kedudukan informasi serta dokumen elektronik, tetapi hukum acara dan penilaian bukti tetap berlaku. Majelis dapat membutuhkan pemeriksaan dokumen asli, keutuhan data, keterhubungan dengan pihak, atau penjelasan tentang cara perolehan. Bedakan administrasi pengiriman bukti dari penilaian apakah bukti itu sah, autentik, dan relevan.

Simpan dokumen asli serta berkas yang benar-benar diunggah, termasuk konfirmasi dan waktu tindakan. Untuk percakapan atau email, pertahankan konteks serta lampiran. Hindari mengganti berkas asli setelah sengketa muncul tanpa catatan versi. Jika ada gangguan teknis, dokumentasikan pesan kesalahan, waktu, dan upaya menghubungi layanan pengadilan. Gangguan teknis tidak otomatis memberi perpanjangan; tindak lanjut harus disampaikan melalui prosedur yang berlaku.

Putusan dan upaya hukum

PERMA dan petunjuk teknis mengatur dokumen putusan elektronik serta proses upaya hukum dalam lingkupnya. Waktu pemberitahuan dan tindakan prosedural dapat menentukan kesempatan menggunakan upaya hukum. Jangan menggunakan satu tenggat umum untuk semua jenis perkara, semua tahap, atau semua pihak. Periksa aturan yang sesuai, tanggal yang menjadi titik awal, status pemberitahuan, dan prosedur pada pengadilan pengaju.

Buku II Pedoman Peradilan tahun 2026 merupakan rujukan teknis terkini yang perlu dibaca bersama aturan elektronik dan aturan khusus jenis perkara. Tidak seluruh pemeriksaan harus berlangsung jarak jauh, dan tidak seluruh dokumen bebas dari syarat bentuk. Layanan digital memudahkan akses, tetapi keputusan tentang hak, bukti, serta pokok perkara tetap dibuat melalui proses peradilan. Sistem bukan penentu bahwa gugatan akan dikabulkan.

Dampak praktis bagi kuasa hukum dan pihak berperkara

Tetapkan siapa memantau akun serta kalender perkara, siapa menyiapkan versi dokumen, dan siapa berwenang melakukan pengajuan. Gunakan autentikasi yang aman dan jangan membagikan akses tanpa kendali. Cadangkan dokumen serta bukti transaksi biaya. Untuk pihak yang membutuhkan bantuan teknologi, gunakan meja layanan atau kanal resmi pengadilan, tanpa menyerahkan akun kepada pihak yang tidak jelas mandatnya.

Hal yang perlu diperhatikan

Periksa informasi dari sistem resmi dan catat tindakan yang telah dilakukan, bukan hanya rencana mengunggah. Jika menerima dokumen yang diduga palsu, verifikasikan melalui kontak resmi pengadilan tanpa membuka tautan atau mengirim data sensitif sembarangan. Artikel ini menjelaskan perubahan praktik, bukan memberikan kalender tenggat otomatis. Pendampingan profesional membantu menyesuaikan tindakan dengan jenis perkara dan tahap yang benar-benar sedang berjalan.

Catatan Penulis

Saya melihat administrasi elektronik membuat kedisiplinan dokumen semakin penting. Kecepatan pengiriman tidak mengurangi kebutuhan memeriksa kewenangan, panggilan, dan jadwal. Teknologi akan paling berguna ketika para pihak mengetahui akibat setiap tindakan dan tetap mempunyai kesempatan yang nyata untuk didengar.

Yudha Hernanda, S.H.

Terakhir diperbarui dan diverifikasi: 5 Oktober 2026.

Artikel ini merupakan informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Penerapan aturan bergantung pada waktu kejadian, dokumen, fakta, bukti, dan perkembangan hukum. Mintalah penilaian profesional sebelum mengambil keputusan yang berdampak pada hak Anda.

Bacaan terkait

• Panggilan gugatan dan tidak hadir
• WhatsApp sebagai bukti pengadilan
• Sengketa utang dan pembuktian
• Cari profesional untuk pendampingan perkara