Penipuan, penggelapan, ancaman, pemaksaan, penganiayaan, dan laporan.
KUHP nasional (UU 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan dibaca bersama UU 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Jangan menggunakan nomor pasal KUHP lama tanpa memeriksa transisi dan aturan yang sekarang berlaku.
Satu peristiwa bisa memiliki unsur yang berbeda. Mulai dari fakta: siapa melakukan apa, kepada siapa, dengan cara apa, kapan, akibat apa, dan bukti apa.
Pasal 486 KUHP baru mengatur penggelapan terhadap barang milik orang lain yang sudah berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana. Tetap perlu diperiksa asal penguasaan, kepemilikan, niat, dan tindakan penguasaan barang.
Pasal 492 mengatur unsur penipuan melalui nama/kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong untuk menggerakkan orang menyerahkan barang atau menimbulkan/menghapus utang-piutang. Bukti kondisi sejak awal sangat penting.
KUHP baru memiliki ketentuan mengenai pemaksaan dan ancaman, tetapi pasal yang tepat bergantung pada bentuk ancaman, tujuan, cara, objek, dan apakah terdapat kekerasan atau syarat tertentu.
Menjadi KUHP nasional yang menggantikan KUHP warisan kolonial sesuai ketentuan peralihan dan pencabutan di dalam UU.
Buka sumber →Melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pidana di luar KUHP dan sejumlah ketentuan dalam KUHP sebelum mulai berlaku.
Buka sumber →Masing-masing berkaitan dengan penggelapan, penipuan, serta bentuk pemaksaan/ancaman tertentu. Kesesuaian pasal harus diuji terhadap fakta.
Buka sumber →Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan penilaian final atas suatu perkara. Fakta, dokumen, perubahan regulasi, dan putusan pengadilan dapat memengaruhi hasil analisis.
Utang Tidak Dibayar: Mulai dari Bukti, Bukan Emosi →