Menyebut Orang Penipu di Media Sosial, Apa Risikonya?
Media Sosial dan Data
Editorial TanyaHuki · Contoh persoalan yang umum terjadi; bukan pertanyaan pengguna nyata.
Kronologi anonim
Pembeli kecewa karena pembayaran belum dikembalikan. Ia ingin mengunggah nama, foto dan kalimat bahwa penjual adalah penipu. Belum ada putusan pidana, dan penjual mengaku hanya mengalami keterlambatan pasokan.
Pertanyaan
Apakah merasa dirugikan membolehkan menyebut seseorang penipu di ruang publik?
Jawaban singkat
Berhati-hatilah. Sampaikan pengalaman yang dapat dibuktikan dan bedakan dugaan dari kepastian bersalah. Kepentingan umum bukan pembenaran otomatis bagi semua tuduhan; penggunaan identitas menambah risiko privasi.
Penjelasan
Keluhan faktual seperti tanggal pembayaran, barang belum diterima dan langkah pengaduan berbeda dari kesimpulan bahwa seseorang melakukan tindak pidana. Bukti transaksi mendukung pengalaman, tetapi belum otomatis membuktikan niat menipu. Hindari ajakan menyerang, data keluarga, alamat rumah atau nomor identitas. Untuk unggahan sejak KUHP baru berlaku, isu pencemaran perlu dibaca melalui ketentuan KUHP, bukan semata Pasal 27A UU ITE yang masa berlakunya dibatasi Pasal II UU 1/2024. Pencemaran memerlukan penilaian isi, konteks dan maksud agar tuduhan diketahui umum; ada pengecualian kepentingan umum atau pembelaan diri yang harus dinilai pada fakta. Istilah dugaan tidak otomatis menghapus risiko jika keseluruhan unggahan tetap merupakan tuduhan tanpa dasar. Gunakan saluran pengaduan kepada pihak berwenang dan jelaskan tujuan pemulihan. Jika menerima somasi terkait unggahan, simpan versi awal dan mintalah penilaian sebelum merespons; koreksi dapat membantu tetapi bukan jaminan perkara selesai.
Dasar hukum
KUHP Pasal 433, 440 dan 441 mengatur pencemaran, pengaduan dan sarana teknologi informasi. Pasal II UU 1/2024 mengatur transisi ketentuan ITE. Untuk perbuatan pada atau setelah 2 Januari 2026, gunakan ketentuan KUHP yang berlaku dan periksa apakah ketentuan yang relevan termasuk yang disesuaikan melalui UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Untuk perbuatan sebelum tanggal tersebut, periksa hukum yang berlaku pada waktu perbuatan serta ketentuan perubahan hukum dalam Pasal 3 KUHP bila relevan.
Keluhan konsumen, tuduhan pidana dan penyebaran identitas mempunyai batas yang berbeda.
Langkah yang dapat dipertimbangkan
- Tulis hanya pengalaman yang dapat didukung bukti dan jangan menyatakan hasil perkara yang belum ada.
- Utamakan pengaduan resmi kepada penjual, platform atau instansi terkait.
- Jika perlu publikasi, hilangkan data yang tidak relevan dan periksa narasi serta konteksnya.
Bukti yang sebaiknya disimpan
- Versi lengkap unggahan, waktu dan jangkauan publikasinya.
- Bukti transaksi, pengaduan dan jawaban pihak yang dituduh.
- Somasi atau komunikasi permintaan koreksi.
Kapan perlu profesional
Perlu advokat bila unggahan menjadi viral, ada laporan/somasi, atau Anda perlu menjelaskan kepentingan umum dan pembelaan diri.
Disclaimer
Informasi ini bersifat edukatif berdasarkan contoh editorial, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu atau jaminan hasil. Fakta, dokumen, waktu kejadian, dan perubahan aturan dapat mengubah penilaian. Mintalah pemeriksaan profesional sebelum mengambil langkah yang berdampak hukum.
Sumber resmi
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Berlaku sejak 2 Januari 2026. Untuk ketentuan tertentu, periksa penyesuaian berdasarkan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Mengatur penyesuaian sejumlah ketentuan KUHP dan ketentuan pidana pada peraturan perundang-undangan lainnya.
- UU 1/2024 — Perubahan Kedua UU ITE
Bukti elektronik dan transaksi elektronik; Pasal II membatasi masa berlaku sejumlah ketentuan pidana.
- UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Hak subjek data, dasar pemrosesan, keamanan data, dan larangan pengungkapan tanpa hak.
Terakhir diverifikasi: 2026-10-06