Perjanjian Elektronik: Apakah Chat, Email, dan Percakapan Digital Dapat Mengikat?

Banyak pekerjaan dimulai dengan pesan yang pendek: harga disetujui, barang dipesan, atau revisi diminta lewat chat. Ketika hubungan berjalan baik, para pihak tidak mempersoalkan bentuknya. Persoalan muncul saat pembayaran tertahan atau pekerjaan dianggap berbeda dari permintaan. Pertanyaannya bukan hanya apakah WhatsApp dapat menjadi bukti, melainkan apakah percakapan tersebut benar-benar menunjukkan kesepakatan yang cukup jelas dan dibuat oleh pihak yang berwenang.

Percakapan tidak selalu sama dengan perjanjian

Obrolan dapat berisi penjajakan, penawaran, tawar-menawar, persetujuan, atau perubahan kesepakatan. Kalimat boleh dikirim contohnya belum tentu menerima penawaran untuk membeli seratus barang. Kalimat lanjutkan produksi dengan harga dan jumlah yang telah dibicarakan mungkin mempunyai arti berbeda. Makna tidak boleh ditentukan dari satu balasan tanpa membaca pesan sebelumnya, lampiran, serta pelaksanaan sesudahnya. Persetujuan harus dinilai dalam rangkaian komunikasi yang utuh.

Pasal 1320 KUHPerdata tetap menjadi dasar pemeriksaan syarat sah. Pasal 1338 mengikat para pihak pada persetujuan yang dibuat secara sah. Pasal 18 ayat (1) UU ITE mengakui bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Pasal 46 PP Nomor 71 Tahun 2019 menjelaskan bahwa transaksi elektronik dapat berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lain sebagai kesepakatan. Karena itu, judul dokumen bukan satu-satunya jalan untuk menemukan hubungan kontraktual.

Empat pemeriksaan sebelum mengatakan mengikat

Pertama, pastikan ada kesepakatan, bukan hanya pembicaraan yang belum selesai. Kedua, periksa kecakapan dan kewenangan subjek. Ketiga, tentukan objek atau prestasi yang cukup jelas. Keempat, pastikan tujuan serta objeknya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Keempat unsur ini tidak menjadi tidak relevan hanya karena aplikasi memperlihatkan centang dibaca atau karena kedua pihak sudah saling mengenal.

Persetujuan melalui akun pegawai juga perlu diteliti. Seseorang mungkin berwenang meminta penawaran tetapi tidak berwenang mengikat perusahaan pada perubahan harga besar. Identitas rekening, jabatan, surat kuasa, praktik sebelumnya, dan komunikasi resmi dapat membantu menjelaskan kapasitasnya. Jangan menganggap alamat email perusahaan selalu membuktikan kewenangan tanpa batas. Sebaliknya, penggunaan akun pribadi tidak otomatis menghapus kewenangan jika hubungan dan mandatnya dapat dibuktikan.

Kejelasan objek dan perubahan pekerjaan

Untuk pekerjaan jasa, tentukan hasil yang dijanjikan, ukuran penerimaan, jumlah revisi, tenggat, dan pembayaran. Untuk jual beli, jelaskan jenis, jumlah, harga, penyerahan, serta cara menangani barang yang tidak sesuai. Pasal 47 PP Nomor 71 Tahun 2019 mengatur isi minimum kontrak elektronik, antara lain identitas, spesifikasi, harga dan biaya, prosedur pembatalan, serta hak atas produk yang memiliki cacat tersembunyi. Kontrak untuk penduduk Indonesia juga harus dibuat dalam Bahasa Indonesia sesuai pasal tersebut.

Jika pekerjaan berubah melalui chat, tuliskan kembali perubahan serta dampaknya pada harga dan waktu. Tidak semua permintaan revisi menunjukkan kesepakatan menaikkan biaya; tidak semua jawaban baik berarti menerima seluruh syarat baru. Rekap yang dikonfirmasi kedua pihak dapat membantu mengurangi ambiguitas. Ketika terdapat kontrak awal dengan prosedur perubahan tertentu, pesan berikutnya perlu dibaca bersama prosedur tersebut, termasuk siapa yang boleh memberi persetujuan.

Diam, emoji, dan centang dibaca

Indikator pesan dibaca membuktikan sesuatu yang lebih terbatas daripada persetujuan terhadap kontrak. Emoji atau respons singkat dapat bermakna penerimaan dalam konteks tertentu, tetapi tidak selalu. Tidak ada aturan sederhana bahwa satu emoji otomatis mengikat seluruh klausul atau bahwa tidak membalas selalu berarti setuju. Riwayat komunikasi, isi penawaran, kebiasaan hubungan, dan tindakan pelaksanaan dapat relevan untuk menafsirkan makna respons.

Dalam praktik, lebih aman meminta konfirmasi yang menyebut unsur penting daripada mengandalkan isyarat. Misalnya, konfirmasi jumlah, harga total, tanggal penyerahan, serta syarat pembayaran sebelum produksi dimulai. Kehati-hatian itu bukan syarat tambahan yang selalu diwajibkan undang-undang, melainkan cara mengurangi risiko pembuktian. Ketika nilai transaksi besar atau melibatkan banyak pihak, dokumen terstruktur dan pemeriksaan kewenangan menjadi lebih penting.

Bukti elektronik: simpan konteks, bukan hanya potongan

Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE membantu menilai kedudukan informasi elektronik dan keutuhannya. Pengakuan atas jenis bukti tidak menutup kemungkinan keberatan terhadap keaslian atau isi. Simpan percakapan lengkap, email dengan informasi pengirim dan lampiran, dokumen versi final, bukti pengiriman, serta pembayaran atau penyerahan yang berkaitan. Catat perpindahan akun atau nomor apabila komunikasi menggunakan lebih dari satu saluran.

Jika percakapan menyangkut beberapa transaksi, pisahkan bukti setiap transaksi berdasarkan tanggal serta nomor pekerjaan. Satu transfer dapat berkaitan dengan uang muka, pelunasan, atau pekerjaan lain. Pengakuan terima uang tidak otomatis mengakui sisa tagihan yang dihitung sepihak. Bukti yang saling terkait akan lebih membantu daripada jumlah screenshot yang banyak tetapi tidak dapat ditempatkan dalam urutan yang jelas.

Batas penggunaan bentuk digital

Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang telah diubah pada 2024 mengingatkan bahwa ketentuan bukti elektronik tidak berlaku dalam hal diatur lain oleh undang-undang. Transaksi yang mensyaratkan bentuk tertentu, akta, persetujuan khusus, atau pendaftaran tidak boleh dianggap selesai hanya dengan chat. Persetujuan awal untuk menjual tanah, misalnya, perlu dibedakan dari pemindahan hak yang harus mengikuti aturan pertanahan. Perjanjian digital tidak menjadi pengganti semua formalitas.

Klausul baku, penjelasan harga, serta hak konsumen juga perlu diperiksa pada transaksi yang relevan. Tombol setuju tidak membuat klausul yang bertentangan dengan aturan wajib menjadi sah. Para pihak sebaiknya dapat membaca, menyimpan, dan mengetahui versi syarat yang berlaku ketika bertransaksi. Pergantian syarat sepihak setelah pembayaran tidak cukup dibuktikan hanya dengan menunjukkan halaman web yang tampil sekarang.

Dampak praktis dan hal yang perlu diperhatikan

Ketika timbul sengketa, susun penawaran terakhir, bentuk penerimaan, versi pekerjaan, pelaksanaan, serta bagian yang dipersoalkan. Periksa apakah benar ada sengketa pembentukan kontrak atau justru pelaksanaannya. Langkah berikutnya dapat berupa klarifikasi, negosiasi, somasi, atau gugatan sesuai kebutuhan. Hindari menyimpulkan tidak ada kontrak karena tidak ada kertas bertanda tangan, sekaligus hindari menyimpulkan semua isi chat pasti mengikat. Kedua kesimpulan itu terlalu luas untuk hubungan digital yang beragam.

Catatan Penulis

Saya melihat percakapan digital dapat membentuk kesepakatan, tetapi kualitasnya bergantung pada kejelasan yang dibangun para pihak. Konfirmasi singkat yang tepat sering lebih berguna daripada percakapan panjang yang ambigu. Saat sengketa muncul, pertanyaan terbaik adalah apa yang benar-benar disepakati dan siapa yang berwenang menyetujuinya.

Yudha Hernanda, S.H.

Terakhir diperbarui dan diverifikasi: 5 Oktober 2026.

Artikel ini merupakan informasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Penerapan aturan bergantung pada waktu kejadian, dokumen, fakta, bukti, dan perkembangan hukum. Mintalah penilaian profesional sebelum mengambil keputusan yang berdampak pada hak Anda.

Bacaan terkait

• Kesepakatan WhatsApp sebagai perjanjian
• Proyek selesai tetapi pembayaran ditahan
• Meterai dan tanda tangan elektronik
• Panduan kontrak dan UMKM