Kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan perlindungan korban.
KDRT tidak terbatas pada kekerasan fisik. UU Penghapusan KDRT mengenal larangan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.
Jika ada risiko keselamatan segera, utamakan keselamatan dan akses bantuan; pembahasan pasal tidak boleh menghambat tindakan perlindungan yang diperlukan.
Bisa. UU PKDRT tidak membatasi KDRT pada luka fisik. Dampak dan fakta tindakan tetap perlu dinilai secara konkret.
Catatan kejadian, pesan, foto, rekam medis, saksi, laporan atau dokumen pendampingan yang diperoleh secara sah. Jangan membahayakan diri hanya demi mengumpulkan bukti.
Tidak ada alasan untuk menunggu kekerasan berulang bila keselamatan terancam. Cari tempat aman dan bantuan yang sesuai dengan tingkat risiko.
Melarang kekerasan dalam rumah tangga melalui kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.
Buka sumber →UU memberikan kerangka hak korban atas perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus, pendampingan, dan pelayanan bimbingan rohani sesuai ketentuan.
Buka sumber →Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan penilaian final atas suatu perkara. Fakta, dokumen, perubahan regulasi, dan putusan pengadilan dapat memengaruhi hasil analisis.