Penyebaran data, nomor telepon, identitas, foto, dan penggunaan tanpa izin.
Data pribadi tidak boleh diperlakukan seolah bebas digunakan hanya karena pernah diberikan untuk satu tujuan. UU Pelindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data, kewajiban pihak yang memproses data, larangan, dan sanksi.
Doxing bukan sekadar soal 'data sudah tersebar', tetapi perlu dilihat data apa, siapa yang memperoleh/menyebarkan, tujuan, dasar pemrosesan, serta dampaknya.
Tidak otomatis. Perlu dilihat jenis data, tujuan dan dasar pemberian, siapa yang memproses, apakah ada kewajiban hukum/kontrak, serta apakah memenuhi unsur larangan pidana. Namun tetap dapat menimbulkan persoalan perlindungan data.
Simpan screenshot lengkap, nama grup/akun, tanggal, data yang disebar, dan siapa yang menyebarkan. Minta penghapusan bila aman dilakukan dan dokumentasikan responsnya.
Foto dapat menjadi data pribadi bila mengidentifikasi atau dapat dikaitkan dengan seseorang. Penilaian tetap tergantung konteks dan cara penggunaannya.
Mengatur jenis data, hak subjek data, pemrosesan, kewajiban pengendali/prosesor, transfer, larangan, sanksi administratif dan pidana.
Buka sumber →Mengatur larangan memperoleh/mengumpulkan, mengungkapkan, menggunakan data pribadi secara melawan hukum serta pemalsuan data, berikut ketentuan pidananya.
Buka sumber →Panduan ini adalah informasi hukum umum, bukan penilaian final atas suatu perkara. Fakta, dokumen, perubahan regulasi, dan putusan pengadilan dapat memengaruhi hasil analisis.
Ancaman melalui Media Elektronik: Membaca Hubungan KUHP Baru dan UU ITE →